Redefinisi Untuk Meloloskan Diri (Ketika Wakil Rakyat Bukan Pejabat Negara)
Sejak semalam saya tergerak untuk menulis tentang tema ini. Penyebabnya karena di timeline sosmed saya sejak semalam berkeliaran link-link berita dari salah seorang Anggota DPRD DKI Jakarta yang menyatakan bahwa dirinya tidak wajib untuk melaporkan harta kekayaannya ke KPK, karena menurut beliau posisinya sebagai anggota DPRD tidak masuk dalam definisi pejabat negara sebagai pihak yang wajib melaporkan. Asumsinya, "Anggota DPRD bukan pejabat negara tapi wakil rakyat". Apesnya, yang mengangkat berita tersebut adalah media nasional legendaris, sehingga kemungkinan besar statement itu memang dikeluarkan oleh beliau yang terhormat. Menurut saya, ini merupakan statement yang cukup fenomenal dan "hampir cerdas". Ada aroma kepercayaan diri yang tinggi ketika beliau berusaha membedakan posisi Anggota DPRD sebagai wakil rakyat dari status pejabat Negara. Namun sangat disayangkan ketika statement itu keluar sebagai respon dari ditagihkannya kewajiban untuk melaporkan ha...