Ryza Fardiansyah

Pemilihan Legislatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 nantinya saat ini ternyata masih menimbulkan pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut salah satunya pada wilayah regulasi tentang persyaratan bakal calon anggota legislatif yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (“ PKPU 20/2018 ”). Sebagaimana yang kita ketahui dalam PKPU 20/2018 tersebut pada Pasal 7 ayat (1) huruf h menyatakan bahwa salah satu syarat bagi bakal calon legilslatif adalah bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Peraturan ini tentu saja bisa dipandang dari berbagai sudut pandang dan sejujurnya ini tidak sepenuhnya berupa peraturan yang baik bagi nalar dan akal sehat. Bukan dalam rangka membela penjahat, namun dalam kesempatan ini saya hanya mencoba memaparkan berbagai sudut pandang yang sempat terpikirkan dalam melihat peraturan ini. Retributif vs Reintegrasi Sosial ...