GAGASAN HANS KELSEN TENTANG HUKUM DAN KEADILAN

-
Saat ini kita tidak bisa menafikkan sebuah fakta bahwa Positivisme Hukum versi Hans Kelsen menempati tahta tertinggi dalam pandangan umum tentang hukum, khususnya di Indonesia. Berangkat dari masterpiecenya yang berjudul The General theory of Law and State Hans Kelsen kemudian menyusun argumentasinya tentang hukum dan Negara dalam sebuah penyajian yang sangat filosofis. Apa yang dipaparkan oleh Kelsen adalah sebuah perangkat argumentasi yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus dipisahkan dengan persoalan-persoalan yang sama sekali tidak berhubungan dengan karakteristik hukum. Persoalan-persoalan yang dimaksdukan Kelsen dalam hal ini adalah persoalan-persoalan seperti moral, keadilan, agama, politik dan aspek-aspek lainnya yang menurut Kelsen secara hakiki memiliki karakteristik yang sangat jauh berbeda dengan karakteristik hukum.

Apa yang diapaprkan oleh Hans Kelsen dalam bukunya ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak baru. Kalau kita pandang dalam kacamata empirisme, pendapat Hans Kelsen adalah sesuatu yang logis. Hans Kelsen mencoba membangun sebuah gagasan komperhensif tentang hukum yang berangkat dari paradigma empirisme. Menurutnya, hanya dengan paradigma ini dan pemisahan hukum dari berbagai persoalan-persoalan seperti moralitas dan keadilan barulah kemudian kita akan menemukan sebuah gagasan hukum yang murni[1].

Gagasan Kelsen Tentang Keadilan

Kelsen melihat bahwa keadilan adalah sesuatu yang sangat subjektif. Dia berpendapat bahwa apa yang dimaksudkan dengan istilah keadilan adalah sesuatu yang bermakna hadirnya sebuah kondisi social dimana setiap orang mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan secara umum. Keadilan adalah sesuatu hal yang memiliki makna yang sangat identik dengan kebahagiaan umum.

Menurut kelsen, hukum adalah sesuatu yang berbeda dengan keadilan. Kesalahan besar yang dilakukan oleh pemikir-pemikir hukum alam adalah memaksakan keadilan termasuk dalam cita-cita hukum. Padahal ketika keadilan adalah sebuah kondisi dimana setiap orang dapat merasakan kebahagiaan secara umum, hal ini tentu saja akan menjadikan keadilan tidak lebih dari sebuah isu sosial saja dihadapan hukum. Karakter hukum yang hanya berbicara tentang benar atau salah, dihukum atau tidak dihukum, melanggar atau tidak melanggar inilah yang membuat kebahagiaan sosial secara umum akan mustahil diwujudkan melalui hukum.

Kelsen melihat hukum adalah teknik sosial untuk membuat sebuah regulasi kehidupan bersama dalam sebuah sistem masyarakat. Jadi masalah hukum menurut kelsen bukan pada persoalan apakah hukum itu berujung pada penerapan keadilan atau tidak. Masalah hukum adalah murni maslaah tentang sebuah teknik sosial. Validitas dan efektifitas hukum dalam pandangan kelsen adalah dua hal utama ketika kita berbicara tentnag hukum sebagai sebuah norma. Validitas yang dimaksudkan adalah apakah sebuah peraturan mengandung sebuah norma hukum atau tidak. Norma hukum yang dimaksudkan disini adalah sebuah norma yang mengatur tentang tingkah laku setiap orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan efektivitas hukum adalah ketika setiap orang bertindak sesuai dengan norma hukum yang diterapkan.
[1]  Hans Kelsen, 1971, General Theory of Law and State , New York : Russel and Russel

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

PRO KONTRA MANTAN TERPIDANA JADI CALEG

-
Image
Pemilihan Legislatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 nantinya saat ini ternyata masih menimbulkan pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut salah satunya pada wilayah regulasi tentang persyaratan bakal calon anggota legislatif yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (“ PKPU 20/2018 ”). Sebagaimana yang kita ketahui dalam PKPU 20/2018 tersebut pada Pasal 7 ayat (1) huruf h menyatakan bahwa salah satu syarat bagi bakal calon legilslatif adalah bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Peraturan ini tentu saja bisa dipandang dari berbagai sudut pandang dan sejujurnya ini tidak sepenuhnya berupa peraturan yang baik bagi nalar dan akal sehat. Bukan dalam rangka membela penjahat, namun dalam kesempatan ini saya hanya mencoba memaparkan berbagai sudut pandang yang sempat terpikirkan dalam melihat peraturan ini. Retributif vs Reintegrasi Sosial ...
Read more

Kesalahan Berfikir Ilmiah (Bagian 3) : Fallacy of Misplaced Concreteness

-
Fallacy of Misplaced Concreteness  adalah jenis kesalahan berfikir yang berangkat dari kesalahan untuk memepersepsi dan memilah antara dua hal yang seharusnya abstrak dan konkret [1] . Hal-hal yang abstrak ditempatkan atau diposisikan pada posisi yang konkret dan begitupun sebaliknya. Fallacy  ini sering sekali terjadi dalam bentuk kesalahan pemberian solusi pada sebuah masalah akibat ketidakpahaman/ketidaktahuan kita apakah masalah tersebut adalah sebuah persoalan yang abstrak yang menuntut penyelesaian secara abstrak pula ataukah termasuk persoalan yang konkret yang menuntut penyelesaian dengan mengadakan sebuah fenomena empirikal. Dalam bentuknya yang general, sebenarnya semua kesalahan berfikir dalam memposisikan sebuah masalah termasuk dalam Fallacy of Misplaced Concreteness . Misalnya, ada sebuah masalah tentang tingginya tingkat tawuran di sebuah daerah. Lalu pemerintah dan tokoh masyarakat setempat mengadakan sebuah pertemuan untuk menyikapi masalah tersebut. Hasil ...
Read more

Kesalahan Berfikir (Bagian 2) : Fallacy of Retrospective Determinism

-
Kesalahan berfikir yang masuk dalam kategori ini adalah kesalahan berfikir yang menganggap bahwa semua kejadian yang terjadi dimasa lalu adalah sebuah faktor yang determinan dan merupakan prinsip umum yang berlaku dan tidak bisa berubah lagi. Pengertian harafiah dari kesalah berfikir ini berasal dari kata  retrospective  dan  determinism. Retrospective  berarti   pandangan tentang masa lalu.  Determinism adalah sebuah kepastian atau pemutlakan sesuatu. Pemutlakan hukum universal yang kemudian menutup kesempatan untuk munculnya kemungkinan lain. Contoh paling sederhana dari perspektif ini adalah pandangan yang menyatakan bahwa “ kemiskinan itu adalah susuatu yang pasti dan tidak bisa lagi dihapuskan, karena kemiskinan itu sudah terjadi sejak dahulu kala ”. Kalimat yang menyatakan bahwa kemiskinan bukanlah sebuah hal yang dapat dihapuskan karena kemiskinan adalah sesuatu yang sudah terjadi sejak lampau dan turun-temurun adalah termasuk dalam contoh kesalah...
Read more