Ryza Fardiansyah

Niatan Ahok untuk maju sebagai calon Independen dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 nantinya memang merupakan hal yang sangat fenomenal. Fenomenalnya bukan karena Ahok adalah Bakal Calon Gubernur pertama yang memilih jalur Independen, namun wacana Independen vs Partai Politik yang menjadi backgroundnya sehingga pertarungan ini tampak lebih seru. Setiap episode pertarungan ini memang selalu menarik untuk dikaji. Setiap strategi yang terlempar ke publik menggelitik setiap nalar untuk menganalisis. Hal ini tampak dari respon terhadap Pilkada DKI Jakarta yang datang bukan hanya dari warga Jakarta itu sendiri, tapi dari seluruh Indonesia. Fakta yang membuat pertarungan ini akhirnya naik kelas dari sekedar pentas lokal ke pentas nasional. Episode inipun akhirnya memasuki babak yang baru. Fraksi-fraksi di DPR RI semakin menunjukkan diri mereka sebagai representase Partai Politik. Setidaknya itu yang tergambar dari niatan mereka untuk merevisi UU No. 8/2015 dan menaikkan standar persentas

Sejak semalam saya tergerak untuk menulis tentang tema ini. Penyebabnya karena di timeline sosmed saya sejak semalam berkeliaran link-link berita dari salah seorang Anggota DPRD DKI Jakarta yang menyatakan bahwa dirinya tidak wajib untuk melaporkan harta kekayaannya ke KPK, karena menurut beliau posisinya sebagai anggota DPRD tidak masuk dalam definisi pejabat negara sebagai pihak yang wajib melaporkan. Asumsinya, "Anggota DPRD bukan pejabat negara tapi wakil rakyat". Apesnya, yang mengangkat berita tersebut adalah media nasional legendaris, sehingga kemungkinan besar statement itu memang dikeluarkan oleh beliau yang terhormat. Menurut saya, ini merupakan statement yang cukup fenomenal dan "hampir cerdas". Ada aroma kepercayaan diri yang tinggi ketika beliau berusaha membedakan posisi Anggota DPRD sebagai wakil rakyat dari status pejabat Negara. Namun sangat disayangkan ketika statement itu keluar sebagai respon dari ditagihkannya kewajiban untuk melaporkan ha

Entah siapa yang pertama kali memulai publikasi istilah "Independent vs Partai" di Pilkada DKI ini. Sehingga panasnya atmosfir Pilkada DKI menjadikan langkah Ahok untuk maju sebagai jalur Independen dianggap sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap Partai Politik. Anggapan itu tentu saja merupakan tafsiran yang terlalu lebay, mengingat Ahok bukanlah orang pertama yang memilih untuk maju di kontestasi Pilkada tanpa Partai Politik. Karena Faktanya, Calon Independen telah lama dikenal dalam sistem Pemilukada di Indonesia. Jadi ini bukan sama sekali hal yang baru, hanya sebatas pilihan merdeka Ahok sebagai calon kandidat untuk memilih jalur pertarungannya. Namun reaksi tersebut tidak bisa disalahkan 100%. Pergerseran cara pandang masyarakat dalam melihat realitas politik hari ini bisa dijadikan alasan dibalik lahirnya respon tersebut. Masyarakat hari ini, bukan hanya tidak melihat Partai Politik sebagai representase suara rakyat, namun realitas politik itu sendiri tela