Ryza Fardiansyah

Fallacy of Misplaced Concreteness  adalah jenis kesalahan berfikir yang berangkat dari kesalahan untuk memepersepsi dan memilah antara dua hal yang seharusnya abstrak dan konkret [1] . Hal-hal yang abstrak ditempatkan atau diposisikan pada posisi yang konkret dan begitupun sebaliknya. Fallacy  ini sering sekali terjadi dalam bentuk kesalahan pemberian solusi pada sebuah masalah akibat ketidakpahaman/ketidaktahuan kita apakah masalah tersebut adalah sebuah persoalan yang abstrak yang menuntut penyelesaian secara abstrak pula ataukah termasuk persoalan yang konkret yang menuntut penyelesaian dengan mengadakan sebuah fenomena empirikal. Dalam bentuknya yang general, sebenarnya semua kesalahan berfikir dalam memposisikan sebuah masalah termasuk dalam Fallacy of Misplaced Concreteness . Misalnya, ada sebuah masalah tentang tingginya tingkat tawuran di sebuah daerah. Lalu pemerintah dan tokoh masyarakat setempat mengadakan sebuah pertemuan untuk menyikapi masalah tersebut. Hasil dari pert

Kesalahan berfikir yang masuk dalam kategori ini adalah kesalahan berfikir yang menganggap bahwa semua kejadian yang terjadi dimasa lalu adalah sebuah faktor yang determinan dan merupakan prinsip umum yang berlaku dan tidak bisa berubah lagi. Pengertian harafiah dari kesalah berfikir ini berasal dari kata  retrospective  dan  determinism. Retrospective  berarti   pandangan tentang masa lalu.  Determinism adalah sebuah kepastian atau pemutlakan sesuatu. Pemutlakan hukum universal yang kemudian menutup kesempatan untuk munculnya kemungkinan lain. Contoh paling sederhana dari perspektif ini adalah pandangan yang menyatakan bahwa “ kemiskinan itu adalah susuatu yang pasti dan tidak bisa lagi dihapuskan, karena kemiskinan itu sudah terjadi sejak dahulu kala ”. Kalimat yang menyatakan bahwa kemiskinan bukanlah sebuah hal yang dapat dihapuskan karena kemiskinan adalah sesuatu yang sudah terjadi sejak lampau dan turun-temurun adalah termasuk dalam contoh kesalahan berfikir ini karena kalima

Fallacy of Dramatic Instance  atau dalam bahasa lain lebih dikenal dengan instilah  over   generalisation adalah kesalahan berfikir ilmiah dimana kesimpulan yang diambil adalah hasil penggeneralisasian dari ciri-ciri partikulir objek. Namun, validitas fakta bahwa semua objek akan berlaku itu belum dapat dibuktikan secara nyata. Kesalahan berfikir ini paling banyak terjadi pada metode penarikan kesimpulan induktif. Contohnya seperti ini : Kita ingin meneliti apakah tukang becak di kota Makassar suka makan cokelat atau tidak. Anggaplah jumlah tukang becak di kota Makassar adalah 100 orang. Lalu kita mengadakan penelitian dengan mengambil sampel partikulir untuk mewawancarai 10 dari 100 tukang becak. Artinya sampel yang kita ambil dalam penelitian ini adalah 10% dari keseluruhan jumlah tukang becak. Dari 10 orang tukang becak kita mendapatkan 5 orang yang suka makan cokelat, 3 orang menyatakan tidak suka dan 2 orang menyatakan tidak memilih apapun. Berarti kita mendapatkan bahwa 50%

Bagaimanakah mewujudkan system pemerintahan yang dapat menjadi faktor utama terwujudnya  general walfare  di Indonesia. Mungkin pertanyaan ini sudah agak sedikit usang ditelinga kita semua. Namun keusangan pertanyaan ini bukanlah alasan pertanyaan ini tidak akan pernah ditanyakan lagi. Dalam sebuah masyarakat, kita jarang sekali menemukan adanya sebuah konsep yang bertahan dan baku. Tentu saja tetap ada riak dan kritik bagi setiap konsep yang diterapkan. Ini adalah konsekuensi dasar dari sifat dinamisnya masyarakat sebagai objek sebuah system kehidupan bersama diterapkan. Walau bagaimanapun, sebuah pemikiran tentang bagaimana menyususn sebuah konsep pemerintahan yang ideal adalah sebuah hasil rekonstruksi subjektif dari satu orang untuk kemudian diterapkan kepada masyarakat yang realitasnya merupakan objek-objek yang jamak. Tentu saja penerapan ini tidak bias dihindarkan dari berbagai tingkatan konflik, mulai dari konflik konseptual sampai manifestasi konflik dalam bentuk fisik. Dal