Mereka Yang Membuat Kita Melupakan Partai Politik

-
Entah siapa yang pertama kali memulai publikasi istilah "Independent vs Partai" di Pilkada DKI ini. Sehingga panasnya atmosfir Pilkada DKI menjadikan langkah Ahok untuk maju sebagai jalur Independen dianggap sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap Partai Politik.

Anggapan itu tentu saja merupakan tafsiran yang terlalu lebay, mengingat Ahok bukanlah orang pertama yang memilih untuk maju di kontestasi Pilkada tanpa Partai Politik. Karena Faktanya, Calon Independen telah lama dikenal dalam sistem Pemilukada di Indonesia. Jadi ini bukan sama sekali hal yang baru, hanya sebatas pilihan merdeka Ahok sebagai calon kandidat untuk memilih jalur pertarungannya.

Namun reaksi tersebut tidak bisa disalahkan 100%. Pergerseran cara pandang masyarakat dalam melihat realitas politik hari ini bisa dijadikan alasan dibalik lahirnya respon tersebut. Masyarakat hari ini, bukan hanya tidak melihat Partai Politik sebagai representase suara rakyat, namun realitas politik itu sendiri telah dianggap masyarakat sebagai kondisi yang sangat memprihatinkan. Realitasnya,Partai Politik hari ini kehilangan kepercayaan sebagai jalur untuk memenangkan aspirasi. Ini bisa kita lihat dari data klasik tentang tingginya angka apatisme masyarakat dalam proses politik.

Partai Politik hari ini cenderung terlalu sibuk membenahi dirinya dalam kerangka organisasi formal. Perdebatan sampai konflik di internal Partai yang terpublish membuat masyarakat akhirnya berfikir bahwa Partai Politik hanya berisi kepentingan segelintir orang, bukan kepentingan rakyat pada umumnya. Partai Politik dianggap terlalu sibuk mengurusi urusan internalnya dan tidak pernah hadir pada ruang-ruang sosial yang dibutuhkan masyarakat. Partai Politik hanya hadir menjelang kontestasi pemilu, setelah itu hilang tanpa jejak.

Hadirnya beberapa figur yang kemudian fokus pada pembenahan dan kerja-kerja nyata pemerintahan yang membuat kita akhirnya melupakan Partai Politik. Sebut saja Ridwan Kamil, Risma, Nurdin Abdullah dan Ahok yang selalu hadir terdepan dalam berfikir tentang kesejahteraan rakyat di wilayah pemerintahannya masing-masing. Walaupun kita tahu bahwa terpilihnya mereka bukan tanpa Partai Politik, namun mereka berhasil membuat kita tidak memikirkan Partai Politik. Mereka berhasil mengisi kekosongan demokratisasi yang selalu gagal dilaksanakan oleh Partai Politik, yaitu menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama dalam berpolitik.

Seharusnya kehadiran mereka bisa menjadi kritikan bagi Partai Politik. Setidaknya untuk sekedar melakukan refleksi bahwa demokrasi bukan hanya cerita tentang prosedur formal dan statistik perolehan suara. Tapi ada hal yang lebih substansial, yaitu kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan utamanya.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

PRO KONTRA MANTAN TERPIDANA JADI CALEG

-
Image
Pemilihan Legislatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 nantinya saat ini ternyata masih menimbulkan pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut salah satunya pada wilayah regulasi tentang persyaratan bakal calon anggota legislatif yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (“ PKPU 20/2018 ”). Sebagaimana yang kita ketahui dalam PKPU 20/2018 tersebut pada Pasal 7 ayat (1) huruf h menyatakan bahwa salah satu syarat bagi bakal calon legilslatif adalah bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Peraturan ini tentu saja bisa dipandang dari berbagai sudut pandang dan sejujurnya ini tidak sepenuhnya berupa peraturan yang baik bagi nalar dan akal sehat. Bukan dalam rangka membela penjahat, namun dalam kesempatan ini saya hanya mencoba memaparkan berbagai sudut pandang yang sempat terpikirkan dalam melihat peraturan ini. Retributif vs Reintegrasi Sosial
Read more

Kesalahan Berfikir Ilmiah (Bagian 3) : Fallacy of Misplaced Concreteness

-
Fallacy of Misplaced Concreteness  adalah jenis kesalahan berfikir yang berangkat dari kesalahan untuk memepersepsi dan memilah antara dua hal yang seharusnya abstrak dan konkret [1] . Hal-hal yang abstrak ditempatkan atau diposisikan pada posisi yang konkret dan begitupun sebaliknya. Fallacy  ini sering sekali terjadi dalam bentuk kesalahan pemberian solusi pada sebuah masalah akibat ketidakpahaman/ketidaktahuan kita apakah masalah tersebut adalah sebuah persoalan yang abstrak yang menuntut penyelesaian secara abstrak pula ataukah termasuk persoalan yang konkret yang menuntut penyelesaian dengan mengadakan sebuah fenomena empirikal. Dalam bentuknya yang general, sebenarnya semua kesalahan berfikir dalam memposisikan sebuah masalah termasuk dalam Fallacy of Misplaced Concreteness . Misalnya, ada sebuah masalah tentang tingginya tingkat tawuran di sebuah daerah. Lalu pemerintah dan tokoh masyarakat setempat mengadakan sebuah pertemuan untuk menyikapi masalah tersebut. Hasil dari pert
Read more

Kesalahan Berfikir (Bagian 2) : Fallacy of Retrospective Determinism

-
Kesalahan berfikir yang masuk dalam kategori ini adalah kesalahan berfikir yang menganggap bahwa semua kejadian yang terjadi dimasa lalu adalah sebuah faktor yang determinan dan merupakan prinsip umum yang berlaku dan tidak bisa berubah lagi. Pengertian harafiah dari kesalah berfikir ini berasal dari kata  retrospective  dan  determinism. Retrospective  berarti   pandangan tentang masa lalu.  Determinism adalah sebuah kepastian atau pemutlakan sesuatu. Pemutlakan hukum universal yang kemudian menutup kesempatan untuk munculnya kemungkinan lain. Contoh paling sederhana dari perspektif ini adalah pandangan yang menyatakan bahwa “ kemiskinan itu adalah susuatu yang pasti dan tidak bisa lagi dihapuskan, karena kemiskinan itu sudah terjadi sejak dahulu kala ”. Kalimat yang menyatakan bahwa kemiskinan bukanlah sebuah hal yang dapat dihapuskan karena kemiskinan adalah sesuatu yang sudah terjadi sejak lampau dan turun-temurun adalah termasuk dalam contoh kesalahan berfikir ini karena kalima
Read more